Perdebatan mengenai status 100 SPPG di Kabupaten Cilacap masih berlanjut setelah muncul perbedaan penilaian antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Polemik ini bermula dari temuan sejumlah data lokasi SPPG yang dinilai bermasalah dalam proses pendataan dan verifikasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Plt Bupati Cilacap menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, terdapat sejumlah lokasi yang tercatat sebagai SPPG namun tidak ditemukan aktivitas operasional sebagaimana mestinya. Bahkan, beberapa titik yang terdaftar disebut berada di lokasi yang tidak sesuai untuk kegiatan dapur pelayanan gizi, termasuk area pemakaman dan lahan yang tidak memiliki fasilitas pendukung.
Baca Juga: Jang Wonyoung Tampil Santai Tanpa Masker Saat Berangkat ke Jepang Bersama IVE
Sementara itu, BGN memberikan penjelasan berbeda. Menurut lembaga tersebut, banyak lokasi yang dipersoalkan masih berada dalam tahap persiapan dan pengembangan sehingga belum beroperasi secara penuh. Karena itu, BGN menilai lokasi-lokasi tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai SPPG fiktif.
BGN juga menegaskan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi SPPG memang masih terus berlangsung. Setiap lokasi yang terdaftar akan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, validasi data, serta pengecekan kondisi lapangan sebelum dinyatakan layak untuk beroperasi dalam program MBG.
Perbedaan pandangan ini memicu perhatian publik karena menyangkut akurasi data dan tata kelola program nasional yang melibatkan anggaran besar. Pemerintah daerah menilai penting untuk memastikan seluruh data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Absen di Asian Games 2026
Sebagai respons atas polemik tersebut, BGN sebelumnya telah menutup sementara portal pendaftaran mitra SPPG guna melakukan evaluasi dan memperkuat mekanisme verifikasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses pendataan.
Kasus di Cilacap menjadi salah satu contoh pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berbagai pihak berharap hasil verifikasi yang sedang dilakukan dapat memberikan kejelasan mengenai status 100 SPPG tersebut serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas program ke depan.
source: Beda Plt Bupati dan BGN soal Status 100 SPPG Cilacap, dari Dugaan Fiktif hingga Lokasi di Kuburan
